Nurul Ikhsan: Persoalan Banjir Perlu Disikapi Serius oleh Pemko Pekanbaru
KANALSUMATERA.com - Pekanbaru- Masterplan penanganan banjir yang saat ini telah rampung dibahas oleh Dinas PUPR diminta segera direalisasikan di lapangan.
Selain itu, sejumlah langkah antisipasi penanganan banjir perlu dilakukan, mengingat menurut Anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru Nurul Ikhsan, persoalan banjir perlu langkah antisipasi jangka pendek hingga jangka panjang yang perlu disikapi serius oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.
Diketahui, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menganggarkan Rp13 miliar untuk penanganan banjir dengan 375 titik rawan banjir berdasarkan data pada masterplan penanganan banjir yang tersebar di 15 kecamatan, maka penanganan banjir bisa dikerjakan secara bertahap oleh pihak PUPR.
"Memang, untuk mengatasi persoalan banjir di Kota Pekanbaru ini bukanlah hal yang gampang, perlu waktu secara bertahap untuk melakukan pekerjaan penanganan banjir, seperti perbaikan drainase maupun membuat konstruksi drainase untuk jangka menengah dan jangka panjang serta membuat sumur serapan pada daerah-daerah yang rawan banjir," kata Nurul Ikhsan, pada Rabu (10/3/2021).
Baca: Ritual Bakar Tongkang Bagansiapiapi Mendunia, Tradisi Sejak 1820 Jadi Magnet Wisata Internasional
Menurutnya, ada beberapa titik rawan banjir yang sering dikeluhkan oleh masyarakat, seperti di Kelurahan Tampan, Senapelan, Payung Sekaki, Marpoyan Damai dan beberapa titik daerah lainnya.
"Tahun 2021 ini masterplan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota melalui pihak PUPR untuk segera dilaksanakan secepatnya agar masyarakat tidak lagi mengeluh masalah banjir," terang Nurul Ikhsan.
Walaupun penanganan banjir di Kota Pekanbaru ini sudah dilakukan MoU (Memorandum of Understanding) dengan Pemerintah Provinsi dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Nurul berharap Pemerintah Kabupaten Kampar yang berdampingan dengan wilayah Kota Pekanbaru bisa dilibatkan untuk bersama-sama dalam mengatasi persoalan banjir di kota Pekanbaru ini.
Sementara itu, Mardianto Manan anggota DPRD Provinsi Riau menambahkan, dengan adanya masterplan banjir Kota Pekanbaru yang melibatkan Pemerintah Provinsi Riau dan Kementerian merupakan salah satu upaya dalam mengatasi banjir di Kota Pekanbaru.
"Namun tentunya penanganan banjir harus fokus pada wilayah pembagian kerja sehingga persoalan titik-titik banjir yang terjadi di Kota Pekanbaru dapat teratasi. Kalau pihak Pemerintah Kota Pekanbaru perlu melibatkan Pemkab Kampar dalam mengatasi banjir, perlu dilakukan koordinasi serta kajian terhadap titik mana saja yang perlu dilakukan kerjasama," ujar Mardianto Manan.
